CIANJUR – Elemen masyarakat di Kabupaten Cianjur mengkritisi kebijakan pencoretan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) BPJS Kesehatan. Kebijakan mengubah status UHC Prioritas menjadi UHC Cut Off serta pemangkasan ratusan ribu data kepesertaan JKN dinilai bentuk ketidakberpihakan terhadap masyarakat.
“Pemerintah daerah memiliki kewajiban moral dan struktural untuk memastikan tidak ada satupun masyarakatnya yang terhalang mengakses layanan medis hanya karena persoalan biaya,” kata Hendra Malik, aktivis di Cianjur, Selasa, 4 Agustus 2026.
Hendra menyebut, kebijakan itu bisa dikatakan sangat brutal. Sebab, pemerintah daerah rela menelantarkan ratusan ribu jiwa warga miskin Cianjur yang sebelumnya dijamin akses kesehatannya.
“Kesehatan bukan komponen anggaran yang bisa ditawar atau dikorting sesuka hati untuk menutupi buruknya perencanaan fiskal daerah. Artinya ada nyawa warga miskin yang sedang dikorbankan di atas meja birokrasi,” tegasnya.
Sebelumnya, Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, menanggapi kebijakan yang mulai diterapkan per 1 Agustus 2026 itu. Dia menyebut, masyarakat saat ini menggaungkan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang merupakan bagian dari cakupan kepesertaan PBI-JK.
Namun, kata Wahyu, UHC bukan sebuah program. UHC merupakan bentuk penghargaan atau predikat dari pemerintah pusat terhadap cakupan kepesertaan jaminan kesehatan.
“UHC itu bukan program, tapi predikat yang diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah. Sedangkan programnya sendiri yaitu jaminan kesehatan kepada masyarakat,” pungkasnya. (bay)
