CIANJUR – Bencana hidrometeorologi di Kabupaten Cianjur pada akhir 2024 terjadi secara masif. Berbagai bangunan rumah warga maupun infrastruktur mengalami kerusakan.
Namun, hampir dua tahun berlalu, belum ada bantuan rehabilitasi akibat dampak bencana pergerakan tanah maupun tanah longsor tersebut. Pemerintah daerah setempat berupaya memperjuangkan bantuan ke pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, menuturkan terdapat 17 kecamatan yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2024. Mayoritas, daerah terdampak berada di wilayan selatan.
“Bencana ini tentu berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Termasuk tempat tinggal dan infrastruktur yang membutuhkan penanganan pemerintah,” kata Wahyu dikutip dari akun official Instagram, Minggu, 30 Agustus 2026.
Wahyu mengaku, saat terpilih sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati, ia sudah berupaya membantu sekemampuan. Pun saat setelah dilantik ada medio Februari 2025, atas nama Pemkab Cianjur upaya penanganan dilakukan bagi warga terdampak.
“Antara lain kami salurkan bantuan logistik, penyerahan dana tunggu hunian, maupun penanganan infrastruktur yang rusak,” tuturnya.
Berbagai upaya penanganan itu menggunakan alokasi biaya bersumber dari APBD lebih kurang sebesar Rp7,2 miliar. Pemkab Cianjur pun sudah mengajukan permohonan bantuan stimulan kepada pemerintah pusat agar masyarakat yang terdampak bisa kembali memiliki tempat tinggal atau hunian.
“Ajuannya sebesar Rp112 miliar untuk para korban bencana pergeseran tanah dan tanah longsor,” terang Wahyu.
Wahyu memastikan pemohonan masih digodok di BNPB. Informasi yang diterimanya, sebut Wahyu, verifikasi akan dilakukan pada September tahun ini.
“Kami terus berkoordinasi dan mengikuti prosesnya sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Pemkab Cianjur memahami kondisi penyintas bencana yang sudah sangat lama menunggu realisasi bantuan. Karena itu Wahyu berharap verifikasi dan realisasi pencairan bantuan bisa segera dilaksanakan pemerintah.
“Sehingga bantuan bisa diterima masyarakat yang membutuhkan. Kami akan terus kawal dan berkoordinasi dengan BNPB dan pemerintah pusat,” pungkasnya. (redaksi)
