CIANJUR – Salah satu forum diskusi di media sosial menyerukan pembubaran koordinator pendidikan (kordik). Bahkan, tuntutan aspirasi itu kabarnya telah disampaikan ke DPRD.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur pun menanggapi desakan tersebut. Kepala Disdikpora Kabupaten Cianjur, Ruhli Solehudin, menegaskan tuntutan pembubaran kordik tidak mendasar.
Ruhli membeberkan, keberadaan kordik telah tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47/2016. Regulasi itu memberikan mandat kepada kepala daerah untuk membentuk koordinator wilayah kecamatan apabila dibutuhkan untuk koordinasi administrasi satuan pendidikan.
“Tuntutan itu tidak mendasar dan hanya menggiring opini,” tegas Ruhli, Jumat, 13 November 2026.
Selain regulasi dari pemerintah pusat, legalitas masing-masing kordik telah mendapatkan payung hukum dari Pemkab Cianjur.
“Peraturan itu diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Nomor 8/2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta Perda Nomor 18/2021 yang mengalihkan status UPTD kecamatan menjadi unit koordinasi nonstruktural pasca-terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2016,” pungkasnya. (bay)
