CIANJUR – Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kerap menjadi momok menakutkan bagi para pekerja migran. Terlebih, korban TPPO rata-rata merupakan pekerja maupun pekerja migran yang berangkat tanpa prosedur resmi alias unprosedural.
Pemkab Cianjur pun menaruh atensi terhadap fenomena perdagangan orang (human trafficking). Salah satunya mendorong lembaga pelatihan maupun balai latihan kerja (BLK) bisa memaksimalkan perannya sehingga bisa mencegah masyarakat bekerja ke luar negeri tanpa prosedur.
“Jika berangkatnya melalui lembaga resmi yang didukung kementerian, insya Allah aman dan terhindar dari risiko tersebut,” kata Wakil Bupati Cianjur Ramzy Geys Thebe, Senin, 18 Mei 2026.
Ramzy mendorong warga Cianjur, terutama kalangan muda, agar terus berkarya di bidang mereka masing-masing
“Saya selalu mengatakan, jangan mau diam, takut bergerak, atau hanya menjadi penonton. Jangan bicara soal keterbatasan. Ayo bergerak,” paparnya.
Direktur Abdi Bangsa Institute (ABI) Cianjur, Aji Samsurizal,
mengaku lembaganya membantu pemerintah menyediakan lowongan pekerjaan lewat program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) berbasis wirausaha pada tahun ini.
Tercatat tingkat penyerapan tenaga kerja dari jalur PKK mencapai 90 persen, baik di dalam maupun luar negeri. Terutama pada sektor industri di bidang pengelasan.
“Kami melepas 3.500 orang. Pada 20 Mei mendatang akan ada pelepasan lagi. Dari jumlah itu, 1.595 orang di antaranya ditempatkan ke luar negeri,” pungkasnya. (bay)







