CIANJUR – Polemik penghentian program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Cianjur masih terus bergulir. DPRD setempat pun akan terus memperjuangkan agar kebijakan itu bisa ditinjau ulang.
Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Cianjur, Rian Purwawiwitan, mengatakan sejumlah elemen masyarakat sudah beraudiensi dengan para wakil rakyat. Mereka menyuarakan penolakan dicabutnya UHC.
“Mereka datang kepada kami yang menyampaikan tuntutan agar kebijakan UHC ditinjau kembali. Masyarakat juga
meminta tambahan anggaran untuk kesehatan,” kata Rian, Jumat, 4 Desember 2026.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu segera menindaklanjutinya dengan membahas aspirasi itu.
“Kami sepaham. Itu tuntutan kami kepada Bupati Cianjur. Nanti kita persoalkan pada rapat anggaran perubahan,” tuturnya.
Rian tak memungkiri, kebijakan penghentian UHC karena terbentur anggaran akibat efisiensi.
“Sebenarnya pada tahun ini UHC telah dianggarkan sampai Desember. Namun Pemprov Jabar tidak memberikan lagi bantuan, sehingga Pemkab Cianjur menghentikannya,” pungkasnya. (bay)
