CIANJUR – DPRD Kabupaten Cianjur menanggapi kabar akan dinonaktifkannya sejumlah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) BPJS Kesehatan. Kondisi itu berdampak terhadap cakupan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Cianjur, Rustam Effendi, mengakui efek pengurangan transfer keuangan dari pusat ke daerah menyebabkan kendala pembiayaan jaminan kesehatan BPJS yang dapat tercover program UHC.
“Postur APBD cukup sulit merealisasikan keberlanjutan program UHC Prioritas. Pada Agustus mulai terjadi pengurangan kepesertaan lebih kurang 60 persen,” kata Rustam, Rabu, 29 Juli 2026.
DPRD akan menindaklanjuti kondisi itu yang akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan intansi terkait lainnya untuk melakukan sanding data. Langkah itu diambil agar program UHC lebih tepat sasaran.
“Kami akan menyisir masyarakat yang berstatus Desil 1 sampai 5. Sebagiannya kita usulkan masuk ke Dinas Sosial untuk diusulkan masuk ke PBI,” pungkasnya. (bay)
