Cianjur – Aparat penegak hukum adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Lebih lanjut, aparat penegak hukum ini adalah mereka yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing.
Terkait aparat penegak hukum, Drs. Petrus Hardana dalam laman Lemhannas menerangkan bahwa di Indonesia dikenal adanya empat pilar penegak hukum, yakni kepolisian, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Kemudian, dengan hadirnya UU Advokat, pilar penegak hukum pun bertambah.
Dikukuhkannya advokat sebagai salah satu penegak hukum membuat istilah empat pilar berubah menjadi lima pilar penegak hukum. Adapun kelima pilar penegak hukum inilah yang dikenal sebagai aparat penegak hukum.
Sebagai pilar penegak hukum, kepolisian, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Tugas aparat penegak hukum serta wewenang aparat penegak hukum tersebut adalah sebagai berikut.
Tugas dan Wewenang Tiap-Tiap Aparat Penegak Hukum Sebagai pilar penegak hukum, kepolisian, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat memiliki tugas dan wewenang yang berbeda.
Tugas dan Wewenang Advokat
Berdasarkan UU Advokat, seorang advokat memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut.
- Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara dengan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- Bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik untuk membela klien dalam sidang pengadilan.
- Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Advokat dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
- Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya.
- Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.
- Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kliennya.
- Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
Tugas aparat penegak hukum serta wewenang aparat penegak hukum tersebut adalah sebagai berikut.
Tugas dan Wewenang Kepolisian
Berdasarkan UU 2/2002, tugas utama kepolisian adalah:
- emelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Menegakkan hukum; dan
- Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk menjalankan tiga tugas utama dan sejumlah tugas lainnya, wewenang kepolisian, antara lain:
- Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- Mencari keterangan dan barang bukti.
- Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan
- Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
Tugas dan Wewenang Jaksa
Ketentuan UU 16/2004 dan perubahannya menerangkan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut.
Di bidang pidana:
- Melakukan penuntutan.
- Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumTm tetap.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
Di bidang perdata dan tata usaha: kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
Dalam bidang ketertiban umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
- Pengawasan peredaran barang cetakan.
- Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
- Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
Dalam pemulihan aset, kejaksaan berwenang untuk melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau orang yang berhak.
Dalam bidang intelijen penegakan hukum, kejaksaan berwenang untuk:
- Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum.
- Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan.
- Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri.
- Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Melaksanakan pengawasan multimedia.
Tugas dan Wewenang Lembaga Kehakiman
Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Kemudian, bagian penjelas UU 48/2009 menerangkan bahwa Perubahan UUD 1945 membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa:
- Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Tugas dan Wewenang Lembaga Pemasyarakatan
Diterangkan dalam laman Kemenkumham, lembaga pemasyarakatan bertugas untuk melaksanakan pemasyarakatan narapidana atau anak didik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, lembaga pemasyarakatan melakukan fungsi atau berwenang atas hal-hal berikut.
- Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik.
- Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana, dan mengelola hasil kerja.
- Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian.
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib.
- Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
Seperti diketahui, Yudi Wibowo Sukinto mengaku diusir Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Khrisna Murti, saat mendampingi kliennya yang bernama Jessica Kumala Wongso. Jessica diperiksa sebagai saksi dalam kasus terbunuhnya Wayan Mirna Salihin.
Pendampingan advokat terhadap klien yang diperiksa selalu menjadi isu hangat bagi para advokat. Berdasarkan catatan hukumonline, Peraturan Kapolri (Perkap) No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur mengenai pendampingan pengacara. Pasal 27 ayat (1) butir a menyatakan, petugas memberikan kesempatan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai.
Kemudian, ayat (2) butir a menyatakan bahwa petugas dilarang memeriksa saksi, tersangka, atau terperiksa sebelum didampingi oleh penasehat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa.
Namun, pendampingan atau pemberian bantuan hukum kepada saksi dalam proses peradilan pidana di dalam KUHAP. Pasal 112 KUHAP hanya menjelaskan, menjadi saksi adalah kewajiban dari setiap warga negara. Pasal 112, (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. (Red)
