CIANJUR – Massa Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (DPK SPRI) Kabupaten Cianjur berunjuk rasa ke komplek Pemkab Cianjur, Rabu, 5 Agustus 2026. Mereka memprotes pemberhentian pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas dan penonaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sebelumnya dibayarkan pemerintah daerah.
Koordinator aksi, Rudi, menegaskan penghapusan UHC Prioritas merupakan tindakan mencabut hak masyarakat terhadap akses layanan kesehatan.
“Kesehatan adalah hak, bukan kemewahan ataupun gaya hidup. Kami menolak keras penghentian program UHC dan penonaktifan JKN yang dilakukan sepihak oleh pemerintah daerah,” kata Rudi.
Akibat kebijakan Bupati Cianjur itu, saat ini banyak warga yang kesulitan saat hendak mengakses layanan kesehatan di rumah sakit. Mayoritas mengeluhkan kepesertaan BPJS Kesehatan yang sebelumnya aktif, tapi sekarang mendadak tidak berlaku lagi.
“Di lapangan banyak warga yang kebingungan saat hendak berobat karena kepesertaan yang sebelumnya aktif kini mendadak tidak aktif,” ungkapnya.
DPK SPRI mendesak Bupati Cianjur mengkaji ulang kebijakan tersebut.
“Kami meminta Bupati Cianjur mencabut kebijakan tersebut dan mengembalikan jaminan kesehatan warga ke kondisi semula tanpa syarat,” pungkasnya. (bay)
