CIANJUR – Massa mengatasnamakan Patanjala Institute berunjuk rasa ke Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP) Kabupaten Cianjur, Jumat, 23 Mei 2025. Mereka mempertanyakan
program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik tahun anggaran 2024.
Aksi berlangsung damai. Hampir 1 jam berlangsung, massa pun membubarkan diri dengan tertib.
Koordinator lapangan Patanjala, M Ikhsan, mengatakan aksi unjuk rasa ke dinas dilakukan karena beredar kabar adanya dugaan pemotongan bantuan program P2L. Di Kabupaten Cianjur, ada 10 kelompok tani yang menerima bantuan tersebut.
“Masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp65 juta per kelompok tani. Mereka tersebar di berbagai wilayah antara lain Cipanas, Karangtengah, Pagelaran, dan beberapa kecamatan lainnya,” kata Ikhsan.
Dugaan pemotongan bantuan anggaran program P2L menguap usai Patanjala Institute melakukan observasi. “Ketika kami observasi ke salah satu penerima manfaat, ada dugaan pemotongan oleh dinas terkait sebesar Rp15 juta dengan dalih untuk operasional,” ujarnya.
Berdasarkan juklak dan juknis Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02/2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2024, untuk biaya operasional sudah dipisahkan. Hal itu kemudian memunculkan spekulasi dugaan korupsi yang makin menguat.
“Itu menjadi tanda tanya besar untuk kami. Untuk apa sebenarnya uang tersebut,” paparnya.
Ikhsan mengungkapkan akan kembali menggelar aksi lanjutan sebab belum mendapatkan jawaban atas aksi tersebut.
“Kami akan melakukan aksi jilid 2 ke kantor DPRD Cianjur mengenai beberapa dugaan dan isu di tubuh DTPHPKP sambil melaporkan barang bukti yang kami punya kepada aparat penegak hukum,” pungkasnya. (bay)
