CIANJUR – Upaya Pemkab Cianjur yang mendorong aparatur sipil negara (ASN) harus bisa memanfaatkan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan untuk pelayanan masyarakat dikritisi elemen masyarakat. Aliansi Mahasiswa dan Rakyat (Amar) menilai upaya itu jangan sampai jadi program pencitraan.
“Kami menilai kebijakan ini perlu dikritisi secara serius agar tidak menjadi sekadar proyek pencitraan yang jauh dari kebutuhan riil masyarakat,” tegas Ketua Amar, Adi Supriadi, Selasa 28 April 2026.
Adi berpandangan, penggunaan AI dalam pelayanan publik tanpa pembenahan mendasar pada sistem birokrasi, berpotensi hanya menjadi lapisan digital yang menutupi persoalan lama seperti lambannya pelayanan, rendahnya akuntabilitas, hingga praktik maladministrasi.
“Jika mentalitas pelayanan masih buruk, maka teknologi secanggih apa pun tidak akan membawa perubahan berarti,” ujar Adi Otong, sapaan akrab Adi Supriadi.
Anggota LBH Cianjur itu berpendapat, penggunaan AI berpotensi menimbulkan kesenjangan akses teknologi.
“Tidak semua masyarakat Cianjur memiliki kemampuan dan akses terhadap layanan digital. Jika AI dijadikan garda depan pelayanan, maka kelompok rentan berisiko semakin terpinggirkan,” ujarnya.
Pengunaan AI juga berpotensi memboroskan anggaran daerah. “Tanpa kajian kebutuhan yang matang dan indikator keberhasilan yang jelas
pengadaan dan implementasi AI membutuhkan biaya besar,” pungkasnya. (bay)
