CIANJUR – Guru honorer di Kabupaten Cianjur ternyata masih banyak yang belum masuk ke dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Terutama kalangan guru yang mengajar di tingkat SD.
Kondisi itu diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Cianjur M Isnaeni. Menurutnya, kondisi itu merupakan masalah yang mesti dicari solusinya.
“Kami mendapatkan data yang cukup signifikan. Masih ada guru yang tidak masuk database. Mereka tidak terakomodir. Ini tentu jadi permasalahan baru,” tutur Isnaeni, Minggu, 9 Maret 2025
Menurut dia, guru yang tidak masuk database, maka akan sulit diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Kami tau aturannnya, kalau ada yang tidak masuk database, statusnya nanti seperti apa kan belum tahu,” tegas dia.
Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, DPRD telah memanggil Dinas pendidikan dan Pemuda Olahraga (Disdikpora) setempat. Pada kesempatan itu dihadirkan para kepala SD negeri se-Kabupaten Cianjur secara bertahap.
“Kami juga meminta dihadirkan kepala sekolah SD Negeri se- Kabupaten Cianjur, secara bertahap. Tahap awal untuk wilayah Kecamatan Cianjur Kota dulu sebanyak 51 kepala sekolah,” ujarnya
Komisi I menanyakan langsung ke masing-masing kepala sekolah jumlah guru honorer dan proses pendataannya.
“Tujuannya untuk mengetahui secara pasti jumlah data non ASN yang ada di sekolah masing-masing itu ada berapa. Nanti akan kami sinkronkan dengan data yang ikut tes,” paparnya.
Selain itu, Komisi 1 juga menanyakan menanyakan tentang gaji guru honorer.
“Bervariatif. Ada yang Rp300 ribu-Rp1 juta. Ternyata mereka terbuka. Ada klasifikasi tertentu penggunaan dana BOS untuk guru honorer,” pungkasnya. (bay)
