CIANJUR– Program Universal Health Coverage (UHC) mendapatkan sorotan tajam dari Cianjur Government Watch (CGW).
Pasalnya, sistem penjaminan kesehatan itu belum keseluruhan dapat dinikmati masyarakat Cianjur.
Koordinator Advokasi CGW Ilyas Apung mengatakan, telah menindaklanjuti UHC dengan berkunjung ke intansi terkait Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.
Hasilnya, menemukan fakta kendala UHC belum dapat menjangkau ke masyarakat.
“Kami berpendapat Target UHC bagi masyarakat Cianjur tidak akan terasa karena teknis operasional pelaksanaan yang dikomandoi oleh Dinkes tidak memiliki Road Map yang jelas tentang Skema UHC,” tegasnya, Rabu 29 April 2026.
Permasalahan tersebut terindikasi beberapa hal diantaranya data orang yang didaftarkan Pemkab Cianjur masih simpang siur darimana sumbernya
Kemudian, orang yang sudah didaftarkan hampir pasti tidak mengetahui bahwa dirinya terdaftar karena tidak adanya pemberitahuan.
“Karena orang yang sudah didaftarkan tidak tau dirinya terdaftar maka otomatis juga tidak tahu manfaat kegunaan dari program tersebut,” paparnya.
Seperti diketahui, untuk memperoleh status UHC dalam satuan wilayah, ada syarat yang harus ditempuh. Yaitu masyarakat Cianjur harus terdaftar dalam BPJS sebanyak 95 persen dari jumlah penduduk dengan persentase 80 harus tercatat aktif.
Ilyas menilai keinginan Bupati terlihat serius dengan meningkatnya anggaran yang digelontorkan sebesar Rp293.672.736.000 untuk tahun 2026.
Dia menegaskan, Pemkab Cianjur melalui Dinkes Cianjur harus segera membuat alur yang jelas.
“Kalau tidak segera membuat alur maka untuk mengakses layanan kesehatan cukup dengan KTP terancam tidak terbukti,” pungkasnya. (bay)
