CIANJUR– Cianjur Government Watch (CGW) berkunjung ke Kantor BPJS Kesehatan Cianjur untuk menindaklanjuti Program Universal Health Coverage (UHC) yang diketahui belum dapat menjangkau ke masyarakat.
Seperti diketahui, Pemkab Cianjur telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp293.672.736.000 di tahun 2026.
Koordinator CGW Ilyas Apung mengatakan, kunjungan ke BPJS Kesehatan Cabang Cianjur untuk mendiskusikan terkait hak peserta dan kewajiban BPJS.
“Kami menanyakan terkait Peraturan Direksi BPJS Kesehatan nomor 68 Tahun 2021 tentang pedoman administrasi dan manajemen data kepesertaan di pasal 12 no 1 yang berbunyi setiap peserta yang telah terdaftar pda BPJS Kesehatan berhak mendapatkan identitas peserta,” kata Ilyas, Senin 4 Mei 2026.
Mengacu pada aturan tersebut, CGW menyimpulkan, 800.000 warga Cianjur yang telah didaftarkan Pemkab harusnya sudah memiliki identitas khusus tersebut.
Sementara itu, hingga saat ini BPJS Kesehatan dan Pemkab Cianjur belum pernah memberitahu data warga yang telah didaftarkan.
Kebermanfaatan anggaran yang telah digelontorkan Pemkab Cianjur menjadi tanda tanya besar.
“Kami berkesimpulan manfaat dari uang miliaran hanya untuk BPJS, belum mampu memberikan manfaat nyata bagi warga Cianjur yang berjumlah 800.000 jiwa,” pungkasnya. (bay)
