CIANJUR – Agenda rapat dengar pendapat (RDP) permasalahan fasilitas umum dan fasilitas sosial Villa Bougenville 2 di ruang rapat DPRD Kabupaten Cianjur memanas, Rabu, 8 Juli 2026. Dua pihak yakni perwakilan penghuni dan pihak pengembang terlibat adu argumentasi yang berujung ricuh.
Berdasarkan informasi, permasalahan tersebut muncul diduga dipicu adanya alih fungsi lahan fasos dan fasum di komplek Villa Bougenville 2. Lahan tersebut diduga ditelantarkan bahkan telah diperjualbelikan.
Permasalahan itu telah beberapa kali dimediasi melalui pemerintah daerah. Namun belum menemukan titik temu.
Hingga akhirnya DPRD mengundang kedua belah pihak melalui RDP sekaligus mencari solusi. Namun, kedua belah pihak kukuh mempertahankan argumentasi mereka, hingga berujung memanas.
Namun, kejadian tak meluas. Kedua belah pihak berhasil diredam. Hingga akhirnya menyepakati solusi.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cianjur, M Isnaeni, mengatakan kericuhan itu sudah berhasil diredam dengan solusi-solusi menguntungkan bagi kedua belah pihak.
“Tentunya kami mencari solusi dengan aturan yang ada. Pertama menyarankan meng-upgrade perizinan. Setelah itu dilihat siteplan-nya. Dari hal ini kita akan mengetahui luasan yang akan dibangun. Fasos dan fasum yang diberikan kepada pemerintah lokasinya di mana,” kata Isnaeni.
Kuasa hukum masyarakat Villa Bougenville 2 Cipanas, Asep Mulyadi, mengatakan pihaknya meminta fasos dan fasum segera diambilalih Pemkab Cianjur.
“Kami meminta kepada pemerintah agar tegas dengan mengambil alih fasos dan fasom jadi aset Pemkab Cianjur biar terurus karena sudah terlampau lama. Hampir 32 tahun dibiarkan,” kata Asep.
Menurut Asep, selama puluhan tahun masyarakat tidak bisa menikmati atau menggunakan fasos dan fasum karena tidak jelas statusnya.
“Dampaknya ada ketidaknyamanan dari masyarakat yang harusnya bisa menikmati fasos dan fasum yang mana merupakan ikon ketertarikan membeli villa di sana,” pungkasnya. (bay)
