CIANJUR – Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Fraksi Partai Golkar Lukmanul Hakim akan memperjuangkan peningkatan insentif bagi kader posyandu. Pasalnya, di setiap kali reses, soal insentif kerap diaspirasikan para kader posyandu.
Seperti saat digelar reses di Aula Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas, Sabtu, 2 November 2024. Pada kegiatan itu turut hadir perwakilan RT dan RW, guru PAUD, serta perwakilan KPM penerima PKH dan BPNT.
“Dengan beban tugas yang lumayan berat, menyita waktu, dan memerlukan kesabaran serta ketelatenan melayani masyarakat, memang perlu dan harus disegerakan adanya peningkatan insentif bagi para kader posyandu,” kata Lukman, sapaan akrab Lukmanu Hakim.
Selama ini insentif yang diterima kader posyandu sebesar Rp100 ribu per bulan. Di mata Lukman, nilai insentif sebesar itu tidak berbanding lurus dengan kondisi saat ini.
Dia meyakini, peningkatan insentif kader Posyandu akan berdampak terhadal peningkatan kinerja pelayanan. Lukman pun menekankan tidak ada pengurangan biaya administrasi.
“Pemerintah daerah harus segera meningkatkan insentif kader Posyandu sebagai bentuk penghargaan bagi mereka. Sehingga dengan naiknya insentif, maka akan mendorong peningkatan pelayanan,” tutur anggota Komisi A ini.
Tak hanya perhatian kepada kader, fasilitas kesehatan posyandu juga perlu bantuan dari segi peningkatan sarana dan prasarana.
“Sebagai ujung tombak melakukan penyadaran pentingnya kesehatan di masyarakat, posyandu perlu dukungan yang lebih besar, seperti biaya makanan tambahan balita dan fasilitas lainnya,” paparnya.
Pemkab Cianjur saat ini belum serius menangani permasalahan ekonomi masyarakat.
“Saya tidak jelas melihat kebijakan pemerintah daerah dalam keberpihakan atau keseriusan terhadap upaya peningkatan daya beli masyarakat,” pungkasnya. (bay)
