CIANJUR – DPRD Kabupaten Cianjur akan menindaklanjuti laporan Universal Health Coverage (UHC) yang diduga belum dirasakan menyeluruh masyarakat. UHC merupakan jaminan kesehatan semesta untuk memastikan seluruh warga mendapatkan akses layanan kesehatan kelas 3 gratis hanya dengan KTP elektronik.
Sekretaris Komisi 4 DPRD Kabupaten Cianjur, Rustam Effendi, mengatakan pihaknya memiliki kewajiban menindaklanjuti UHC agar tepat sasaran dan manfaatnya dinikmati masyarakat.
“Kami berkewajiban memonitoring dan mengevaluasi terhadap jalannya program UHC. Kami harus memberikan kepastian agar seluruh masyarakat Cianjur baik yang mampu, khususnya tidak mampu, bisa secara adil merasakan fasilitas kesehatan,” tegas legislator Fraksi Partai NasDem ini, Senin, 11 Mei 2026.
Berdasarkan laporan dari Cianjur Government Watch (CGW) ke Komisi 4 DPRD, didapati beberapa fakta UHC yang belum seluruhnya dapat dinikmati masyarakat. Kendalanya, kurang sosialisasi dan belum adanya transparansi data penerima BPJS PBI JK atau BPJS PBU Pemkab Cianjur.
Sementara berdasarkan laporan kepesertaan termasuk jenis mandiri sudah mencapai 99,85 persen.
“Kenapa data by name by adress tidak bisa dibuka dan tidak bisa dicroscek mana peserta PBI dan mana yang BPU. Sementara itu pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran Rp293,5 Miliar,” pungkasnya. (bay)
