LOGIKANEWS.CO, CIANJUR- Santer kabar anggota DPRD Kabupaten Cianjur ada yang menunggak pembayaran air bersih PDAM (Perumdam) hingga berbulan bulan lamanya.
Memastikan kebenaran informasi tersebut, LOGIKAnews mengkonfirmasi Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur selaku mitra kerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Cianjur.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur Diki Ismail mengaku tidak mengetahui secara pasti ada tidaknya anggota DPRD Cianjur yang tercatat sebagai pelanggan PDAM Tirta Mukti mempunyai tunggakan sampai berbulan bulan.
Ia beralasan terkait tunggakan itu lebih kepada urusan pribadi anggota,
“Soal itu saya tidak tahu, urusan tunggakan air bersih PDAM itukan persoalan pribadi,”jawab Diki saat dihubungi LOGIKAnews.co, Selasa 29 Agustus 2023.
Namun legislator partai Gerindra ini tak menampik kalau belum lama ini dirinya sempat menerima informasi dari jajaran direksi Perumdam Tirta Mukti terkait adanya salah seorang anggota DPRD Cianjur yang menunggak pembayaran air bersih.
“Informasi itu saya dapat saat Komisi B memanggil jajaran direksi Perumdam Tirta Mukti terkait video viral seorang pejabat Perumdam yang pamer harta. Katanya waktu itu, memang ada satu orang, tapi sudah bayar tunggakannya,” tandasnya.
Sementara itu aktivis Cianjur Hendra Malik mengaku sangat menyesalkan masih ada perilaku wakil rakyat Cianjur yang menunggak pembayaran PDAM.
“Wakil rakyat seharusnya bisa memberi contoh baik terhadap rakyatnya. Jangan karena menjabat sebagai dewan kemudian malah ingin diistimewakan, melebihi rakyatnya,”ujarnya saat dihubungi.
Menurutnya sikap anggota dewan yang seperti itu tidaklah jauh berbeda dengan seorang pejabat yang sedang pamer harta kekayaannya.
“Nah kalau yang ini namanya pamer kuasa. Selalu bergaya elit tapi bayar air ko sulit,”kata Hendra yang mengaku sudah mengantongi nama sang dewan terhormat.
Aktivis berpenampilan kepala pelontos itu sangat yakin gaji satu bulan seorang anggota DPR tidak akan habis hanya untuk bayar langganan PDAM.
“Apa coba namanya kalau bukan pamer kekuasaan? . DPR yang ketok palu anggaran, anggota DPR juga yang mengkhianatinya. Ini harus ditindaklanjuti juga oleh badan kehormatan DPR, supaya tidak mencoreng nama lembaga wakil rakyat,”pungkasnya. REDAKSI