BANDUNG – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Barat bersama para ketua PWI kabupaten dan kota se-Jawa Barat kembali menegaskan komitmennya tetap mendukung kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) pada Januari 2024. Komitmen itu dituangkan pada pernyataan sikap bersama usai acara acara halal bihalal di aula PWI Jawa Barat di Jalan Wartawan II Nomor 23 Kota Bandung, Sabtu, 12 April 2025.
Selain pengurus Jawa Barat, juga hadir penasihat dan 20 ketua PWI kabupaten dan kota bersama sekretaris dan bendahara. Sedangkan ketua PWI kabupaten dan kota yang berhalangan hadir menyatakan turut mendukung keputusan rapat koordinasi (rakor) tersebut.
Ada 6 poin yang disepakati, yakni: 1. Tidak mengakui adanya pembekuan Pengurus PWI Provinsi Jawa Barat; 2. Tidak mengakui adanya plt Ketua PWI Provinsi Jawa Barat; 3. Menyatakan patuh dan taat terhadap hasil keputusan pleno PWI Jawa Barat bersama PWI Kab/Kota pada 22 September 2024 lalu yang memutuskan mendukung KLB; 4. Tetap solid dan menolak digelarnya KLB Provinsi yang akan dilakukan Plt bentukan Hendry CH Bangun; 5. Menyatakan tetap mengakui Hilman Hidayat sebagai ketua PWI Provinsi Jawa Barat dan Zulmansyah Sekedang sebagai Ketua Umum PWI Pusat; 6. Menyatakan tetap mengakui Oland PH Sibarani sebagai ketua DK Provinsi Jawa Barat dan Sasongko Tedjo sebagai Ketua DK PWI Pusat; dan 7. Mendorong dilakukan rekonsilisasi ulang untuk menyelesaikan polemik (dualisme) di tubuh PWI.
“Hari ini (Sabtu) kami kembali menegaskan bahwa Jawa Barat tetap solid mendukung KLB dan tidak terpengaruh dengan surat pembekuan Jawa Barat dan penunjukan Plt,” kata Ketua PWI Jawa Barat Hilman Hidayat.
Dia juga menyerukan kepada seluruh ketua PWI kabupaten dan kota di Jabar tetap bekerja seperti biasanya.
“Jangan terpengaruh dengan adanya konflik di PWI Pusat dan isu dualisme di PWI Jabar. Kita tetap solid dan beraktivitas seperti biasa,” ucap Hilman.
Sanksi Tegas
Sebelum rakor ditutup, para ketua PWI kabupten dan kota juga mendesak agar PWI Jabar memberikan sanksi tegas terhadap anggota yang tidak patuh dan taat terhadap keputusan pleno PWI Jawa Barat.
“Kami minta ketua Jabar agar memberikan sanksi tegas kepada anggota yang tidak fatsun terhadap keputusan organisasi,” ucap Ketua PWI Kabupaten Karawang, Nila Kusuma, yang diamini semua ketua yang hadir. (bay)
