CIANJUR – Transparansi anggaran hibah Pilkada Kabupaten Cianjur dipertanyakan elemen masyarakat. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara teknis Pemilu terkesan saling lempar dengan Sekretariat.
LSM Prabhu Indonesia Jaya misalnya, akan melakukan aksi unjuk rasa ke KPU Kabupaten Cianjur mempertanyakan anggaran hibah penyelenggaraan Pilkada. Salah satunya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi serta debat kandidat pasangan calon.
Ketua Harian DPP Prabhu Indonesia Jaya, Hendra Malik, mengaku sedang mempersiapkan aksi unjuk rasa. Pihaknya pun segera bersurat ke Polres Cianjur sebagai pemberitahuan.
“Kita gelar aksi unjuk rasa mempertanyakan transparansi anggaran hibah Pilkada. Kami akan mengerahkan 1.000 orang. Kami akan segera mengirimkan surat pemberitahuan ke Polres Cianjur,” kata Hendra, Senin, 4 November 2024.
Aksi unjuk rasa yang akan dilakukannya, kata Hendra, didasari adanya ketidaktransparanan terhadap anggaran. Antara komisioner dan Sekretariat terkesan jadi saling lempar tanggung jawab.
Bagi masyarakat, ujar Hendra, kondisi itu jadi pertanyaan. Apalagi angggaran hibah untuk Pilkada berasal dari pajak yang dibebankan kepada masyarakat.
“Tidak mungkin lah komisioner KPU dan Sekretaris KPU tidak tahu anggarannya. Sudah pasti perencanaan alokasi dan penggunaan anggaran itu dirapatkan dulu. Sudah seperti itu prosedurnya,” pungkasnya. (bay)
