CIANJUR – Elemen masyarakat menyoroti klaim PT Daya Mas Geopatra Pangrango (DMGP) yang menyebut pelaksanaan pengerjaan proyek geothermal aman dan ramah lingkungan.
Koordinator Peduli Agraria untuk Rakyat (Patra), Arya menilai pernyataan proyek panas bumi di Cipanas yang aman dan tidak berdampak terhadap lingkungan merupakan narasi menyepelekan risiko dan mengabaikan realitas kegeologian wilayah.
“Kami hidup di tanah yang baru saja diguncang gempa besar.
Kami tahu apa artinya retakan tanah, rumah runtuh, dan kehilangan,” kata Arya Kamis, 12 Februari 2026.
Sampai saat ini warga masih mengalami trauma pascagempa. Namun, perusahaan malah datang membawa istilah teknis dan angka statistik sehingga seolah-olah rasa aman bisa dibangun dengan presentasi.
Menurut dia, dalam berbagai audiensi, warga sering bertanya secara langsung berkaitan jaminan tidak akan terjadinya gangguan geologi. Namun jawaban pihak perusahaan tak pernah membuat puas masyarakat.
“Apakah bisa dijamin tidak akan ada risiko gempa?. Jawabannya tidak pernah berupa jaminan. Tidak ada satu pun ahli yang berani menyatakan proyek ini 100 persen bebas risiko,” paparnya.
Arya pun mempertanyakan klaim area eksplorasi awal mencakup sekitar 11 hektare atau sekitar 0,02 persen dari kawasan konservasi di kaki Gunung Gede Pangrango. Padahal berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 2778 K/30/MEM/2014, wilayah kerja panas bumi yang diberikan mencapai 92.790 hektare.
“Ini bukan sekadar perbedaan angka.
Ini adalah perbedaan cara bercerita kepada publik. Sebelas hektare hanyalah pintu masuk,” paparnya.
Selain itu, warga juga mempertanyakan dokumen berbagai perizinan dari proyek tersebut seperti Amdal, UKL-UPL, kajian risiko kegempaan terbaru pascagempa Cianjur, dan analisis dampak terhadap sumber air warga. Arya menegaskan, masyarakat tetap menolak adanya proyek panas bumi di Cipanas.
“Kami akan terus berada di barisan masyarakat, mengkritisi setiap pernyataan yang meremehkan risiko, dan menutup akses informasi publik.
Bagi kami, ini bukan sekadar proyek energi,” pungkasnya. (bay)
