Jakarta – Badan Bank Tanah melakukan audensi dengan Komisi l DPRD Cianjur, mereka berkomitmen untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan penataan tanah yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kita berusaha mensejahterakan melalui penataan tanah, salah satunya juga melalui program reforma agraria di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah,” ujar Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah, Hakiki Sudrajat, saat menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Cianjur di Kantor Badan Bank Tanah, Jumat (9/5/2025).
Adapun audiensi DPRD I Cianjur ini bertujuan untuk meminta penjelasan kepada Badan Bank Tanah terkait dengan dinamika yang terjadi di kawasan HPL Badan Bank Tanah Cianjur.
“Komitmen tersebut ingin kami wujudkan di Desa Batulawang, Cianjur, yang mana kami memiliki HPL disana seluas total 964,8 Ha. Dari luasan tersebut, kami alokasikan seluas 203 Ha untuk reforma agraria,”ucapnya.
Melalui reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah, masyarakat akan diberikan hak pakai selama 10 tahun yang kemudian dapat ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik (SHM) apabila lahan dimanfaatkan dengan baik.
Reforma agraria secara fundamental memberikan program-program yang dapat mendorong pemerataan pembangunan melalui kepemilikan lahan oleh penggarap dan menjamin legalitas kepemilikan lahan bagi penggarap.
“Badan Bank Tanah telah melaksanakan program reforma agraria di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sehingga akan lebih mudah diimplementasikan di wilayah lainnya yang terdapat HPL kami, ucap Hakiki.
Sementara itu, Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah, Perdananto Aribowo menyampaikan, bahwa Badan Bank Tanah berkomitmen untuk melaksanakan reforma agraria dengan sebaik-baiknya.
“Sebagaimana yang telah diamanatkan kepada Badan Bank Tanah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 dan PP 64 Tahun 2021,” ujarnya.
Kepala Divisi Hukum Badan Bank Tanah, Yudi Kristiana menambahkan, program reforma agraria Badan Bank Tanah di Cianjur memerlukan dukungan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang diketuai oleh Bupati Cianjur.
“Melalui akselerasi penetapan subjek dan objek reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah,” tambah dia.
Usai mendapat penjelasan, Ketua Komisi I DPRD Cianjur, M Isnaeni mengatakan pihaknya akan menjembatani kepentingan masyarakat, Pemda dan Badan Bank Tanah.
“Karena ini semua untuk kepentingan bersama, untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk kemajuan Indonesia,” tutur dia. (red)
