CIANJUR – Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) di Kabupaten Cianjur bakal menerima anggaran ketahanan pangan sebesar 20 persen. Pengalokasian anggaran itu mendapat sorotan dari elemen masyarakat, salah satunya Prabu Indonesia Jaya.
Jika satu desa mendapat dana desa rata-rata sebesar Rp1 miliar, maka 20 persen anggaran ketahanan pangan sebesar Rp200 juta. Berarti, total anggaran yang akan dimanfaatkan untuk program tersebut mencapai Rp70,8 miliar dengan asumsi jumlah BUMDes sebanyak 354 unit.
Ketua Harian DPP Prabu Indonesia Jaya Hendra Malik, mewanti-wanti anggaran tersebut sejatinya dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Artinya, uang puluhan miliar yang digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah desa harus bisa menyejahterakan masyarakat desa itu sendiri,” tegas Hendra, Senin, 17 Februari 2025.
Hendra pun meminta pemerintah memastikan sumber daya manusia (SDM) para pengurus BUMdes berkompeten. Sebab, mereka harus mengelola anggaran ratusan juta rupiah.
Hendra mengaku khawatir karena tak sedikit BUMDes yang tak berjalan optimal.
“Apakah para pengurus BUMDes punya skill atau kemampuan yang terampil di bidang usaha?. Jangan sampai uang ratusan juta tersebut habis tapi tidak jelas dipakai usaha apa dan tidak ada manfaatnya buat masyarakat,” ujarnya.
Hendra juga mempertanyakan sejauh mana peran Pemkab Cianjur melalui Dinas PMD memyosialisasinya kepada pemerintah desa dan BUMDes itu sendiri.
“Apakah sudah maksimal sosialisasi dari Dinas PMD tentang anggaran ketahanan pangan yang nantinya dikelola BUMDes. Jadi nanti pengelolaannya tak lagi oleh pemerintah desa,” ujarnya.
Perlu juga diperhatikan bentuk pengawasan pengelolaan anggarannya. Sejatinya harus ada pihak-pihak yang dilibatkan mengawasinya.
“Sudah ada contoh kasus dugaan penyelewengan anggaran ketahanan pangan. Apalagi sekarang BUMDes yang mengelolanya langsung,” pungkasnya. (bay)
